Penataan Tata Kelola Penyediaan Solar Nelayan Dengan Pemetaan Kegiatan Nelayan

Reynoldus Andrias Sahulata

Sari


Adanya kepastian mendapatkan bahan bakar minyak berjenis solar untuk keperluan melaut bagi nelayan penangkap ikan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, hal ini disebabkan banyaknya penyimpangan yang terlihat dilapangan tak kala nelayan sebelum melaut, untuk mendapatkan solar harus berhadapan dengan ketersediaan solar dengan tingkat harga yang terjangkau khususnya bagi nelayan yang menggunakan kapal tangkap dengan volume sampai dengan 30GT (Gross Ton) harus berhadapan dengan para okmum yang merekayasa surat layak melaut yang mengacuh pada Pasal 86 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Laik Operasi (SLO) asli serta Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli, yang mengakibatkan solar bersubsidi sulit untuk didapatkan yang seharusnya para nelayan dengan kwalifikasi kapal sampai dengan 30GT yang seharusnya mendapatkan solar bersubsidi. Untuk itu peneliti membangun sistem tata kelola penyediaan solar nelayan terkomputerisasi sehingga kepastian ketersediaan solar sesuai dengan peruntukannya dapat dipastikan, karna semua penyediaan dan penyaluran solar diatur dilaksanakan secara komputerisasi.

 

 


Kata Kunci


Tata Kelola, Database, Kapal Motor Nelayan

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Bourguignon. F dan Pleskovic. B, Annual World Bank Conference on Development Economics Global, Rethinking Infrastructure for Development, Washington DC 20433, 2006.

Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia,Ekspor Naik, Ikan dari Indonesia Diterima di 147 Negara, https://www.kominfo.go.id/content/detail/16072/ekspor-naik-ikan-dari-indonesia-diterima-di-147-negara/0/berita, diakses tgl 05 April 2020.

Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2O LIPI), Potensi Kekayaan Laut Indonesia Ternyata Capai Rp 1.772 Triliun, https://kumparan.com/@kumparansains/potensi-kekayaan-laut-indonesia-ternyata-capai-rp-1-772-triliun-1qwD2eNqulO, diakses tgl 08 April 2020.

Mongabay situs berita lingkungan, Kala Nelayan Tradisional Masih Hadapi Beragam Kendala, https://www.mongabay.co.id/2019/06/21/kala-nelayan-tradisional-masih-hadapi-beragam-kendala/, diakses tgl 10 April 2020.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi [BPH Migas]. 2014, Surat Edaran dari Kepala BPH Migas No 29/07/Ka.BPH/2014 tentang Pelarangan Kapal Diatas 30 GT untuk Mengkonsumsi BBM Bersubsidi, Dikeluarkan di Jakarta pada Tanggal 15 Januari 2014, BPH Migas. Jakarta.

Repubika.co.id, Nelayan Indramayu Terkena Dampak Pengurangan Solar Bersubsidi, https://nasional.republika.co.id/berita/n9s3n6/nelayan-indramayu-terkena-dampak-pengurangan-solar-bersubsidi, diakses tgl 10 April 2020.

Saptanto, A., Zamroni, A., Ramadhan, A., Wijaya, R.A., 2016, Analisis kebijakan dampak penyesuaian harga BBM bersubsidi unuk nelayan, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4, Jakarta.

Novalina, A., Sari, W.I.,2017, Analisis dampak kenaikan harga BBM terhadap ketahanan disposable income nelayan desa Bagan Kecamatan Percut Sei Tuan, Jurnal Kajian Ekonomi dan Kajian Publik, Vol. 2 No 1 Januari 2017.

Permen PKP No 13/permen-KP/2015, http://jdih.kkp.go.id/peraturan/13-permen-kp-2015.pdf, diakses tgl 20 Juni 2020.

Suryawati, S. H., Apriliani, T., 2015. Mekanisme penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi pada usaha perikanan tangkap skala kecil, Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4, Jakarta.

K. E. Kendall dan J. E. Kendall, System Analysis and Design, New Jersey: Prentice Hall, 2011.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Tasikmalaya

Copyright © 2019 Jurnal VOI (Voice Of Informatics)

E-ISSN : 2579-3489

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.